Kumpulan dokumen dasar hukum, SK tim teknis, tugas dan fungsi, serta standar operasional prosedur pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Sumedang.
Landasan Hukum
Dasar hukum pembentukan dan pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Sumedang sebagai pedoman regulasi dan kepastian hukum.
Tim Pengelola
SK Tim Teknis menjadi dokumen penetapan struktur pengelola, peran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan JDIH.
Peran Organisasi
Bagian Perundang-undangan sebagai Pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang mempunyai tugas:
Melakukan pengelolaan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang
Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang; dan
Menyampaikan laporan kepada pusat jdihn yaitu Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Pusat JDIH di Provinsi Jawa Barat dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIH di tingkat Nasional.
Bagian Perundang-undangan sebagai Pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
Pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan JDIH yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang;
Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun.