JAKARTA – Dalam upaya mewujudkan transparansi regulasi serta mengoptimalkan keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat Sumedang, Tim JDIH DPRD Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumedang, Rahmat Juliadi, segenap anggota Komisi I, serta didampingi oleh Tim Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.
Kunjungan kerja tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudhie. Agenda utama pertemuan difokuskan pada evaluasi hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Sumedang guna menyelaraskan tata kelola dokumentasi hukum daerah sesuai dengan standar nasional terbaru.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menegaskan bahwa JDIH bukan sekadar portal dokumentasi, melainkan sarana utama akuntabilitas publik DPRD dalam mempublikasikan produk hukum daerah.
JDIH merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan regulasi kepada masyarakat. Karena itu, pengelolaan JDIH menjadi perhatian khusus bagi kami di DPRD Kabupaten Sumedang," ujar Asep Kurnia
Ia menambahkan bahwa hasil evaluasi dari BPHN ini akan menjadi pijakan kuat bagi DPRD Kabupaten Sumedang untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan sistem, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai dokumen hukum daerah secara cepat dan transparan.
Dalam sesi arahan dan diskusi, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, Machyudhie, memaparkan arah kebijakan penilaian kinerja anggota JDIHN terkini. Mulai tahun 2026, penilaian kinerja dialihkan dari 6 variabel menjadi 4 variabel utama agar proses evaluasi berjalan lebih sederhana, terukur, dan terfokus pada kelengkapan siklus peraturan perundang-undangan.
BPHN juga memberikan beberapa masukan strategis yang akan ditindaklanjuti oleh Tim JDIH DPRD Kabupaten Sumedang, di antaranya:
Penguatan Sinergi Lintas Sektor: Mengandeng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) daerah untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta mengatasi keterbatasan SDM teknis.
Koordinasi Kanwil Kementerian Hukum: Memperkuat kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam hal pendampingan berkelanjutan serta pelaksanaan analisis dan evaluasi (Analisis Evaluasi) peraturan daerah.
Melalui hasil koordinasi dan arahan dari BPHN ini, JDIH DPRD Kabupaten Sumedang berkomitmen penuh untuk mempercepat pemenuhan indikator-indikator baru, meningkatkan kualitas integrasi dokumen hukum, serta menyajikan layanan informasi hukum daerah yang modern dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang.